On24JAM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi.
Dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan Muhaimin Iskandar diperiksa terkait persetujuannya dalam proyek tersebut saat menjabat Menteri Kemenakertrans.
“Muhaimin Iskandar hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan awal mula dari kebijakan saksi”.
Baca Juga:
Targetkan Pertanaman Sekitar 188.000 Hektare Lahan di 2025, Provinsi NTT Kejar Swasembada Pangan
“Selaku pengguna anggaran menyetujui adanya proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker,” ungkap Ali Fikri kepada wartawan, Jumat, 8 September 2023.
Baca artikel lainnya di sini: 3 Pegawai Kemnaker Jadi Tersangka, Pemanggilan Terhadap Muhaimin Iskandar adalah Murni Penegakan Hukum
“Selain itu, dikonfirmasi juga mengenai peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dalam menindaklanjuti pelaksanaan proyek dimaksud,” sambungnya.
Sementara Muhaimin Iskandar mengaku telah memberikan semua informasi yang diketahuinya terkait dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnakertrans kepada KPK.
Baca Juga:
Menlu Indonesia Sugiono Diundang Hadiri Pertemuan Pejabat Tinggi EU ‐ Indo – Pasifik di Warsawa
Mengenai Kabar Pemindahan Sebagian dari 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia, Ini Tanngapan Kemenlu RI
“Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar.”
“Jadi insyaallah semua yang saya ingat dan tahu semua sudah saya jelaskan,” jelas Muhaimin Iskandar di gedung KPK, Jakarta Selatan.
Kendati begitu, Muhaimin Iskandar tidak menjelaskan detail terkait materi pemeriksaannya.
Dia hanya menyatakan mendukung dan akan membantu KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi ini.
Baca Juga:
Pesan Megawati Soekarnoputri ke Ahmad Muzani, Salah Satunya Ucapan Terima Kasih kepada Prabowo
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
“Saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012.”
“Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan TKI di luar negeri,” kata Muhaimin Iskandar.***