KPK Dorong Parpol Menyikapi Politik Uang sebagai Ancaman Demokrasi

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 29 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief Saat Menjadi Narasumber Bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPP Partai Bulan Bintang di Swiss-Belresidences, Jakarta, Rabu (29/9). (DPP PBB)

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief Saat Menjadi Narasumber Bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPP Partai Bulan Bintang di Swiss-Belresidences, Jakarta, Rabu (29/9). (DPP PBB)

ON24JAM.COM – Praktik politik uang menjadi tantangan berat dalam kontestasi pemilu, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengambil langkah pencegahan yang efektif.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) untuk memastikan integritas dalam kepemimpinan partai.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menegaskan pentingnya implementasi langkah-langkah antikorupsi di internal partai politik.

Hal ini terutama berkaitan dengan kader partai yang akan memegang jabatan publik di tingkat daerah.

Dalam diskusi bertema “Membangun Integritas Partai Politik Yang Anti Money Politic” saat menjadi narasumber dalam Bimtek Anggota DPRD Partai Bulan Bintang di Jakarta pada Jumat (29/9/2023).

Amir menyampaikan, “Dengan demikian parpol dapat mengimplementasikan langkah-langkah dan strategi antikorupsi pada kadernya yang akan menjabat sebagai kepala daerah.”

Pemberantasan politik uang bukanlah tugas yang mudah, sebab kebiasaan ini telah merajalela di masyarakat.

Amir menegaskan bahwa selain integritas para politikus, penolakan terhadap praktik politik uang juga memerlukan dukungan dan upaya dari masyarakat yang memiliki tingkat integritas yang tinggi.

KPK meyakini bahwa partai politik memiliki peran vital dalam menciptakan mekanisme politik yang cerdas dan bermartabat.

Partai politik adalah pemegang suara rakyat yang memegang peran penting dalam mengantarkan para kader partai menuju jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif.

Mereka memiliki tugas dan kewenangan untuk menciptakan kebijakan atau Undang-Undang (UU) yang mencerminkan kepentingan rakyat.

Amir menambahkan, “Pemilu saat ini telah berubah menjadi kontestasi yang lebih terfokus pada persaingan mendapatkan suara melalui politik uang daripada kontestasi ideologis.”

Dalam perspektif KPK, kepemimpinan yang kuat dan bersih dari partai politik memiliki peran sentral dalam mencegah praktik politik uang. KPK juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan PBB dalam menyediakan pendidikan anti politik uang.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Terima kasih kepada pimpinan PBB yang secara rutin memberikan pendidikan antikorupsi kepada para kader dalam berbagai kegiatan bimtek,” ungkap Amir.

Hasil kajian KPK mengenai politik uang mengungkapkan bahwa 72 persen pemilih menerima praktik ini.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa 82 persen penerima politik uang adalah perempuan dengan usia di atas 35 tahun.

Penyebab utama penerimaan politik uang oleh perempuan meliputi faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, ketidaktauan terhadap sanksi, dan kurangnya pemahaman mengenai politik uang.

Amir menyoroti, “Politik uang menjadi akar masalah dalam sektor politik. Praktik ini, yang lebih dikenal dengan sebutan ‘Serangan Fajar’, merupakan tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi.”

Berita Terkait

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara Soal Rencana Perombakan Kabinet di Internal Kabinet Merah Putih
Soal Kbar Sri Sultan Menjadi Mediator Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Budi Arie Setiadi Beri Tanggapan
Pesan Megawati Soekarnoputri ke Ahmad Muzani, Salah Satunya Ucapan Terima Kasih kepada Prabowo
Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik
Ditunggu Hari Senin Pagi, Begini Respons KPK Jika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tak Hadiri Pemeriksaan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tak Bisa Hadiri Pemeriksaan KPK karena Ada Kegiatan yang Tak Bisa Ditnggalkan
Minta Polda Tangkap Amri Koto dan Bubarkan LSM AJPLH, KUD Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:52 WIB

Tanggapi Isu Tentang Resufle Menteri di Kabinet Merah Putih, Ini Tanggapan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:51 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara Soal Rencana Perombakan Kabinet di Internal Kabinet Merah Putih

Sabtu, 18 Januari 2025 - 15:37 WIB

Soal Kbar Sri Sultan Menjadi Mediator Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Budi Arie Setiadi Beri Tanggapan

Kamis, 16 Januari 2025 - 07:18 WIB

Pesan Megawati Soekarnoputri ke Ahmad Muzani, Salah Satunya Ucapan Terima Kasih kepada Prabowo

Rabu, 15 Januari 2025 - 11:02 WIB

Ketua KPK Tanggapi Soal Kabar Belum Ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Karena Alasan Politik

Berita Terbaru