KPK Dorong Parpol Menyikapi Politik Uang sebagai Ancaman Demokrasi

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 29 September 2023 - 15:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief Saat Menjadi Narasumber Bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPP Partai Bulan Bintang di Swiss-Belresidences, Jakarta, Rabu (29/9). (DPP PBB)

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief Saat Menjadi Narasumber Bimtek DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota DPP Partai Bulan Bintang di Swiss-Belresidences, Jakarta, Rabu (29/9). (DPP PBB)

ON24JAM.COM – Praktik politik uang menjadi tantangan berat dalam kontestasi pemilu, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengambil langkah pencegahan yang efektif.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan Pedoman Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) untuk memastikan integritas dalam kepemimpinan partai.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menegaskan pentingnya implementasi langkah-langkah antikorupsi di internal partai politik.

Hal ini terutama berkaitan dengan kader partai yang akan memegang jabatan publik di tingkat daerah.

Dalam diskusi bertema “Membangun Integritas Partai Politik Yang Anti Money Politic” saat menjadi narasumber dalam Bimtek Anggota DPRD Partai Bulan Bintang di Jakarta pada Jumat (29/9/2023).

Amir menyampaikan, “Dengan demikian parpol dapat mengimplementasikan langkah-langkah dan strategi antikorupsi pada kadernya yang akan menjabat sebagai kepala daerah.”

Pemberantasan politik uang bukanlah tugas yang mudah, sebab kebiasaan ini telah merajalela di masyarakat.

Amir menegaskan bahwa selain integritas para politikus, penolakan terhadap praktik politik uang juga memerlukan dukungan dan upaya dari masyarakat yang memiliki tingkat integritas yang tinggi.

KPK meyakini bahwa partai politik memiliki peran vital dalam menciptakan mekanisme politik yang cerdas dan bermartabat.

Partai politik adalah pemegang suara rakyat yang memegang peran penting dalam mengantarkan para kader partai menuju jabatan publik, baik di eksekutif maupun legislatif.

Mereka memiliki tugas dan kewenangan untuk menciptakan kebijakan atau Undang-Undang (UU) yang mencerminkan kepentingan rakyat.

Amir menambahkan, “Pemilu saat ini telah berubah menjadi kontestasi yang lebih terfokus pada persaingan mendapatkan suara melalui politik uang daripada kontestasi ideologis.”

Dalam perspektif KPK, kepemimpinan yang kuat dan bersih dari partai politik memiliki peran sentral dalam mencegah praktik politik uang. KPK juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan PBB dalam menyediakan pendidikan anti politik uang.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Terima kasih kepada pimpinan PBB yang secara rutin memberikan pendidikan antikorupsi kepada para kader dalam berbagai kegiatan bimtek,” ungkap Amir.

Hasil kajian KPK mengenai politik uang mengungkapkan bahwa 72 persen pemilih menerima praktik ini.

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa 82 persen penerima politik uang adalah perempuan dengan usia di atas 35 tahun.

Penyebab utama penerimaan politik uang oleh perempuan meliputi faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, ketidaktauan terhadap sanksi, dan kurangnya pemahaman mengenai politik uang.

Amir menyoroti, “Politik uang menjadi akar masalah dalam sektor politik. Praktik ini, yang lebih dikenal dengan sebutan ‘Serangan Fajar’, merupakan tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi.”

Berita Terkait

Tak Terima Sebanyak 88 Tas Mewah Disita oleh Kejaksaan Agung, Ini Argumentasi Artis Sandra Dewi
Partai Gerindra Tanggapi PKB Terkait Usulan Selebriti Nagita Slavina untuk Jjadi Calon Wagub Sumatera Utara
Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi Menangkan Pilkada 2024
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani: Kita Akan Buat Kekuasaan Prabowo Terang Benderang
Paket Press Release dengan Konten Politik, Kurang dari Rp3 Juta Mendapat Publikasi di 10 Media Online
Kami Siap Publikasikan Press Release Anda di Pers Daerah Kota Anda, 10 Kali Publikasi Cukup Rp3 Juta Saja
Kelola 4 Portal Berita di Wilayah Banten, Sapu Langit Media Network Siap Dukung Pileg dan Pilkada
Seruan Calon Presiden Prabowo Subianto Gemoy Menggema di Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 07:37 WIB

Suami Artis Jennifer Coppen Meninggal Dunia dalam Insiden Kecelakaan Tunggal di Pulau Dewata

Kamis, 18 Juli 2024 - 08:25 WIB

Respons Ammar Zoni Usai Dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp2 M dengan Subsider 6 Bulan Kurungan

Kamis, 18 Juli 2024 - 08:03 WIB

Sebelum Gugat Cerai Ternyata Artis Kimberly Ryder Laporkan Suami ke Polres Jaksel Terkait Kasus Ini

Rabu, 17 Juli 2024 - 07:27 WIB

Digugat Cerai Artis Cantik Kimberly Ryder ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Begini Respons Suami

Selasa, 16 Juli 2024 - 07:49 WIB

Beredar Video Syur Putri Vokalis David Naif, Audrey Davis, Polda Metro Jaya Selidiki Pelaku Penyebaran Video

Sabtu, 13 Juli 2024 - 11:57 WIB

Suami Bunga Citra Lestari akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan Minggu Depan di Polres Metro Jakarta Selatan

Sabtu, 13 Juli 2024 - 07:16 WIB

Diperiksa Polisi 10 Jam Terkait Dugaan Penggelapan, Tiko: Tidak Ada Hubungannya Sama Sekali dengan BC

Kamis, 20 Juni 2024 - 11:52 WIB

Pilkada 2024, Partai Gerindra Usung Marshel Widianto sebagai Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan

Berita Terbaru